TE. Peraturan Desa tentang  APBDes Tanjung Eran Tahun 2026 telah sah  untuk dapat segera digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana dokumen perdes merupakan dokumen penting yang menjadi landasan pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien, dan transparan. Sebagai produk hukum yang disusun melalui kesepakatan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perdes ini memiliki peran sentral dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

 

Komponen Utama APBDes 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes/APB Desa) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa, yang masing-masing memiliki fungsi strategis dalam memastikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan.

 

Pendapatan Desa

1.   Pendapatan Desa	Anggaran
PAD (BUMDes)	1.500.000
Dana Desa (DD)	357.380.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	393.859.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	24.191.069
Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Bunga Bank)	-
Jumlah Pendapatan	776.930.069

 

 

Belanja Desa

Belanja Desa mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan, seperti:

 

2.   Belanja Desa
a.   Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	394.888.571
1. Belanja Siltap dan Tunjangan Tetap Kepala Desa	45.000.000
2. Belanja Siltap dan Tunjangan Tetap Perangkat Desa	135.600.000
3. Belanja Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa	4.100.000
4. Belanja Operasional Pemdes dan PTPKDes	120.153.971
5. Belanja Tunjangan BPD	63.000.000
6. Belanja Operasional BPD	1.335.600
7. Pengelolaan Administrasi Kependudukan	3.000.000
8. Belanja Opersional Sumber DD 3%	10.520.000
9. Pengelolaan Tatapraja Pemerintahan	12.179.000
b.   Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	313.802.500
1. Sub Bidang Pendidikan	54.636.000
2. Sub Bidang Kesehatan	54.790.000
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	122.745.000
4. Sub Bidang Kawasan Pemukimam	26.431.500
5. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	55.200.000
c.   Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	36.925.000
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	12.000.000
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.925.000
d.   Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	67.670.500
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	54.000.000
2. Sub Bidang Koperasi, UMKM	6.776.500
2. Sub Bidang Dukungan Penanamam Modal	6.894.000
e.   Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa	4.800.000
1. Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT DD)	4.800.000
Jumlah Belanja	818.086.571
Surplus/Defisit	-                      41.156.502

 

 

Pembiayaan Desa

3. PEMBIAYAAN
Penerimaam Pembiayaaan/ SILPA 2025	41.156.502
Silpa DD 2025	39.413.000
Silpa ADD 2025	140.600
Silpa Bunga Bank 2025	1.602.902
Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal Desa/ BUMDes
PEMBIAYAAN NETTO	-                 41.156.502
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-

 

 

Tahapan Penyusunan Perdes APBDes 2026

Proses penyusunan APBDes dimulai dengan rancangan yang disusun oleh pemerintah desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Selanjutnya, rancangan ini dibahas bersama masyarakat dan BPD untuk mendapatkan masukan. Setelah disepakati, rancangan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi, guna memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang lebih tinggi.

 

Sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas, dokumen APBDes dapat di akses umum untuk dapat secara bersama-sama mengetahui pengelolaan keuangan desa.

 

Untuk penjabaran APBDes akan dilakukan dengan Peraturan Kepala Desa sebagai landasan hukum pelaksanaan APBDes.